Hal itu disampaikannya saat membuka Musyawarah Wilayah (Muswil) ke-5 Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) untuk Wilayah IV A Jawa Barat di Gedung Aptisi Wilayah IV A Jabar, Kota Bandung, Selasa (18/10).
Selain itu, kata dia, peran negara khususnya dalam bidang pendidikan tinggi telah diambil sebagian besarnya oleh PTS. "Pendidikan harus terus kita perbaiki terutama pada tingkat perguruan tinggi dan Perguruan Tinggi Swasta telah mengambil peran negara begitu besar. Termasuk tingkat APK (Angka Partisipasi Kasar) di Jabar juga bisa naik berkat swasta," kata Aher.
Aher menilai, pemandangan itu wajar mengingat 97 % perguruan tinggi di Tanah Air ialah milik swasta, sisanya punya pemerintah. Jumlah mahasiswanya sendiri sekira 70% persen diantaranya mengenyam pendidikan tinggi di swasta, dan hanya 30% kuliah di PTN.
"Maka tanpa PTS Jawa Barat akan terpuruk," jelas Aher.
Oleh karenanya, perlu pengembangan terhadap PTS di Indonesia. Lanjutnya, peran negara dalam hal ini perlu dikuatkan. "Ketika negara sudah diuntungkan dengan hadirnya PTS mewakili peran negara, maka sekarang tinggal negara mengokohkan peran PTS tersebut dengan cara memprogramkan dan mengokohkan kesetaraan perlakuan untuk kesetaraan kualitas demi masa depan bangsa," katanya.
Sementara itu, Ketua Aptisi Wilayah IV A Jawa Barat sekaligus Ketua Aptisi Pusat, Budi Djatmiko mengemukakan, bahwa pola pengembangan pendidikan di Indonesia salah dalam strategi, sehingga dunia pendidikan Indonesia jauh tertinggal dengan negara lain.
Menurut Budi, selama ini pengembangan perguruan tinggi Indonesia hanya fokus pada bidang akademik tanpa mengedepankan pula bidang vokasinya. "Di Indonesia ada 4.500 perguruan tinggi swasta dan negeri. Perguruan Tinggi Negerinya 170, sisanya swasta sekitar 4.330 dan memiliki 2.370 program studi dan 95 persennya adalah mengandalkan pendidikan akademik dan sisanya lima persen pendidikan vokasi," tutur Budi.
Budi menjelaskan hal ini terbalik dengan negara-begara seperti Jerman, Jepang, dan Korea. Dimana pendidikan vokasi 15% dan akademik 85%, sementara kebutuhan dunia akan tenaga akademik seperti dosen dan periset hanya 5% dan kebutuhan dunia akan tenaga teknis mencapai 95%.
Dengan kondisi tersebut, harus ada perubahan yang dilakukan. Rencananya tahun depan pemerintah pun akan moratorium pembukaan Prodi S-1 tetapi hanya untuk Diploma III dan IV Spesilias 1 dan 2.
Muswil Aptisi Wilayah IV A Jawa Barat ini dihadiri oleh ratusan utusan 360 PTS di Jawa Barat ruang lingkup Bogor, Cianjur, Sukabumi, Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, Bekasi, Karawang, Banung Barat, Cimahi, Bandung Timur, Bandung Selatan, Sumedang, Tasikmalaya, Garut, dan Ciamis. Agenda utama Muswil ini yaitu memilih pengurus Aptisi Wilayah IV A Jawa Barat periode 2016-2020.
Sementara itu, Bupati Sukabumi Marwan Hamami menyambut positif kebijakan Pemprov Jabar tersebut. "Gagasan alih kelola RSUD ke provinsi ini bisa menjadi contoh baik bagi pelosok daerah lain di Indonesia. Hambatan jarak, infrastruktur, dan ketersediaan sumber daya dapat dientaskan secara bertahap," katanya.
Untuk informasi, pada 2015 lalu, RSUD Pamengpeuk diambil alih Pemprov Jabar. Simbolisasi antara lain dilakukan lahirnya Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 821.2/Kep.1520-BKD/2015 tanggal 30 Desember 2015 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Jawa Barat.
Tiga orang pejabat yang dilantik yakni Kepala Subagian Tata Usaha RSUD Jawa Barat Dodi Irawan, S.Kep., Kepala Seksi Pelayanan RSUD Jawa Barat dr. H. Ari Firmansyah, dan Kepala Seksi Keperawatan RSUD Jawa Barat Doni Romdon Mubarokah, S.Kep.Ners yang sebelumnya berada diposisi yang sama di RSUD Pameungpeuk, Kab. Garut.
DPRD Jabar mendukung rencana tersebut dengan menyiapkan plafon anggaran pengambil alihan hingga Rp100 miliar. Dengan demikian, operasional kedua rumah sakit tersebut ke depannya berada di bawah kendali Dinas Kesehatan Pemprov Jabar.
EmoticonEmoticon